KPU: Bila Partai Nasdem Ganti Pengurus, Segera Lapor

Jakarta : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan konflik internal Partai Nasdem tidak akan memengaruhi sebagai partai peserta Pemilu 2014. Meskipun, nantinya partai besutan Surya Paloh itu akan mengubah kepengurusan. Husni pun menyarankan, ketika Partai Nasdem sudah menyusun pengurus partai yang baru, maka harus segera dilaporkan ke Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkum HAM). "Setelah mereka kongres atau apa namanya itu, lalu lapor ke Kemenkum HAM, setelah itu lapor ke KPU. Maka kepengurusan tidak lagi diverifikasi," kata Husni saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2013). Di sisi lain, Komisioner KPU Arif Budiman menjelaskan, setelah kepengurusan baru Partai Nasdem dilaporkan oleh Kemenkum HAM, maka Kementerian akan mengecek kembali apakah Partai Nasdem sesuai dengan AD/ART yang dilaporkannya. "Kemenkum HAM akan cek itu apakah pergantian pengurus sudah sesuai, kalau sudah nanti Kemenkum HAM keluarkan pengesahan, dokumen itu akan diserahkan ke KPU," ucap Arif. KPU akan memakai data lama bila belum ada pengesahan susunan kepengurusan yang baru. "Kalau pertikaian urusan sana bukan KPU," ungkap Arif. Sebanyak 10 partai politik yang lolos verifikasi faktual telah mendapatkan nomor urut peserta Pemilu 2014. Pengundian nomor berlangsung di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin 14 Januari lalu. Berikut adalah hasil pengundian nomor urut parpol. Nomor urut 1: Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) Nomor urut 2: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor urut 3: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 4: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nomor urut 5: Partai Golongan Karya (Partai Golkar) Nomor urut 6: Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Nomor urut 7: Partai Demokrat Nomor urut 8: Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor urut 9: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor urut 10: Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura).