Ubah Politik Pencitraan dengan Meritokrasi

KARAKTER politik Indonesia seharusnya sudah beralih dari politik yang sarat identitas menjadi politik meritokrasi. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menyebutkan dalam sebuah politik meritokratis, gagasan tentang kehidupan bernegara lebih diutamakan ketimbang pencitraan tokoh politik. “Artinya, yang dinilai dalam hal ini termasuk kualitas manusianya,“ kata Anies saat menyampaikan orasi kebangsaan pada resepsi peringatan HUT ke-46 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, tadi malam. Ia menyebutkan proses pen ciptaan sistem politik meritokrasi hanya terjadi apabila par tai politik menawarkan ? gur terbaik yang dihasilkan berdasarkan merit (kemampuan). “Proses itu harus berlangsung dalam institusi partai. Tanpa itu, jangan harap parpol bisa memilih dan menilai,” tegasnya. Ia menyebutkan pola itu muncul sebagai jawaban atas persoalan politik yang terjadi di masyarakat. Masyarakat awam kini sering mempertanyakan apakah proses demokrasi di Indonesia bisa ke arah konsolidasi atau justru kembali ke masa otoriter. “Ini tantangan baru di era reformasi, sanggupkah kita melihat dan memikirkan semua ini,” paparnya. Untuk memudahkan itu, sambung Anies, parpol harus nya bisa membangun keperca yaan kepada masyarakat sekitar. Pasalnya, hal itu merupakan sya rat utama dalam menja ga konsolidasi demokrasi di mana pun. “Berbeda dengan pi lar kekuasaan otoriter, yang dibangun adalah ketakutan.” Sementara itu, Sekretaris Ma jelis Nasional Partai NasDem Jeffrie Geovanie meyakini partai-partai politik yang menutup pintu bagi munculnya ? gur baru di pentas politik nasional akan tergilas oleh tun tutan zaman. “Sesungguhnya merugilah partai-partai yang tidak bisa membaca tanda-tanda zaman, membaca kegalauan dan harapan masyarakat. Masyarakat itu butuh ? gur baru yang inova tif,” ujarnya. Menurutnya, masyarakat pasti memberikan apresiasi kepada partai-partai yang berani memunculkan ? gur-? gur baru pada suksesi kepemimpinan nasional 2014 mendatang. Fenomena munculnya ? gur baru yang dipercaya masyarakat, seperti kandidat Gubernur DKI Jakarta Jokowi-Basuki, ka ta dia, seharusnya menjadi per ingatan bagi partai yang terus ngotot tidak menginginkan regenerasi.